Indonesia sedang menghadapi suatu momen kritis: demonstrasi yang bermula dari kemarahan atas tunjangan parlemen dan insiden polisi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online telah berubah menjadi gelombang protes luas yang beberapa di antaranya bersifat anarki dengan pembakaran fasilitas publik dan penjarahan di berbagai tempat, termasuk di beberapa rumah pejabat.
Kerusuhan bukan hanya tragedi sosial, melainkan juga luka terbuka bagi perekonomian. Apa yang kita saksikan akhir Agustus 2025, seperti pembakaran gedung DPRD, penjarahan rumah pejabat, dan meluasnya aksi anarki di jalanan bukan sekadar potret amarah rakyat, melainkan sebuah guncangan yang merembes ke seluruh denyut nadi ekonomi nasional. Dalam sekejap, pasar modal berguncang, nilai rupiah tertekan, dan para investor asing mulai menghitung ulang risiko berbisnis di Indonesia.
Sebuah pasar keuangan ibarat cermin kepercayaan. Begitu gelombang protes berubah menjadi anarki, cermin itu pecah. IHSG anjlok lebih dari 2% hanya dalam satu sesi, rupiah melemah mendekati 1% terhadap dolar AS, dan Bank Indonesia terpaksa turun tangan menahan laju kepanikan. Data dari Reuters (29 Agustus 2025) mencatat bahwa aksi jual masif terjadi bukan hanya pada saham sektor transportasi dan ritel, tetapi juga pada saham bluechip yang selama ini menjadi penopang stabilitas.
Kejatuhan pasar ini tak sekadar angka. Ia berarti turunnya valuasi perusahaan, hilangnya miliaran rupiah dari kapitalisasi pasar, dan semakin mahalnya biaya modal bagi emiten yang sedang mencari pendanaan. Investor global, yang terbiasa dengan turbulensi, pun tak bisa menutup mata. Indonesia tiba-tiba dipandang sebagai medan yang penuh risiko.
Api yang melalap gedung DPRD dan rumah pejabat tak hanya meninggalkan abu politik, tetapi juga kerugian ekonomi yang nyata. Setiap gedung yang terbakar berarti biaya perbaikan ratusan miliar rupiah. Setiap toko yang dijarah berarti hilangnya pendapatan UMKM yang sering kali tidak diasuransikan. Dan setiap fasilitas publik yang rusak berarti tambahan beban fiskal bagi pemerintah yang sudah tertekan oleh defisit.
Lebih jauh, ada biaya tak kasat mata: premi asuransi yang naik, rantai pasok yang terganggu, hingga hilangnya kepercayaan konsumen untuk berbelanja di kawasan yang dianggap rawan. Di titik inilah kita melihat bagaimana sebuah aksi protes bisa mengalirkan dampak ekonomi jauh melampaui radius api dan gas air mata.
Rantai Pasok dan Produktivitas yang Tersendat
Kerusuhan di pusat kota menyebabkan truk logistik terlambat, pekerja tidak bisa masuk pabrik, dan transportasi publik terganggu. Efek domino ini menciptakan biaya yang lebih besar: kontrak ekspor yang batal, produksi yang tertunda, hingga investor asing yang mulai mempertanyakan kemampuan Indonesia menjaga stabilitas bisnis. Bloomberg mencatat, di tengah penurunan sektor manufaktur, gangguan seperti ini justru memperburuk daya saing kita di kancah regional.
Kepercayaan yang Retak dan Larinya Modal
Investasi asing ibarat air: ia mengalir ke tempat yang paling tenang. Begitu suasana politik bergejolak, arus itu berubah arah. Laporan Bloomberg menunjukkan bahwa investor asing mulai mengurangi portofolio jangka pendeknya di pasar modal Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang: penundaan proyek investasi, renegosiasi kontrak, bahkan pembatalan rencana ekspansi.
Bagi sebuah negara yang tengah membangun infrastruktur dan menggantungkan harapan pada FDI (Foreign Direct Investment), retaknya kepercayaan ini adalah bencana tersendiri. Kapital bukan sekadar uang; ia adalah simbol keyakinan bahwa masa depan akan lebih stabil dari hari ini.
Dampak Sosial Ekonomi: Rumah Tangga yang Terhimpit
Di luar hitungan investor dan pemerintah, ada rumah tangga yang ikut menanggung beban. Konsumen menunda pembelian, wisatawan membatalkan perjalanan, dan pelaku usaha kecil kehilangan omzet. Efeknya adalah turunnya permintaan domestik, meningkatnya pengangguran, dan semakin lebarnya jurang ketidakstabilan sosial. Data dari Associated Press (31 Agustus 2025) bahkan menyebut sedikitnya enam korban jiwa jatuh akibat kerusuhan, meninggalkan trauma sosial yang tak terhitung nilainya.
Risiko Jangka Panjang
Jika tak ditangani, kerusuhan bisa meninggalkan luka ekonomi permanen. Kapital keluar, UMKM gulung tikar, dan proyek investasi strategis ditunda. Yang lebih berbahaya adalah naiknya premi risiko negara: investor global akan menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk setiap rupiah yang mereka tanamkan di Indonesia. Artinya, biaya pembangunan akan semakin mahal, sementara lapangan kerja yang dijanjikan justru menjauh.
Rekomendasi: Meredam Api, Membangun Kepercayaan
Pemerintah tak bisa hanya mengandalkan aparat untuk memadamkan api di jalanan. Api yang lebih besar ada pada ketidakpercayaan publik terhadap elit politik dan kegagalan ekonomi menyerap pengangguran muda. Oleh karena itu, respons harus menyentuh tiga dimensi: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Jangka pendek: menenangkan pasar dengan komunikasi yang jujur, intervensi moneter yang terukur, dan bantuan darurat untuk UMKM terdampak. Jangka menengah: mereformasi transparansi anggaran, memperbaiki distribusi tunjangan pejabat, serta menciptakan lapangan kerja untuk kaum muda. Jangka panjang: memperkuat fondasi hukum, membangun ekonomi yang lebih inklusif, dan menurunkan ketergantungan pada sentimen politik jangka pendek.
Sebagai penutup, perlu dicatat, bahwa kerusuhan adalah potret kegagalan, bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi. Investasi berdarah yang kita saksikan hari ini adalah peringatan: kepercayaan adalah aset paling mahal dalam perekonomian modern. Begitu ia runtuh, membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada memperbaiki gedung yang terbakar. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Tanpa itu, setiap rupiah yang masuk akan selalu dibayangi risiko untuk pergi, dan setiap generasi muda akan tumbuh dengan harapan yang semakin rapuh.
Oleh: Sholikul Hadi
( Pemerhati Ekonomi & Politik Global Highscore Indonesia, Dosen Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Laa Roiba Bogor)
